Anggota Komisi E DPRD Jatim Dukung Wacana Pembatasan..

Media Berita Surabaya – Wacana pembatasan akses game online kembali mengemuka seiring meningkatnya laporan mengenai kecanduan game di kalangan pelajar. Menanggapi hal itu, salah satu Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah yang tengah mengkaji regulasi pembatasan tersebut demi melindungi generasi muda.

Tingginya Kasus Kecanduan Game di Kalangan Pelajar

Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan menilai maraknya kasus kecanduan game online sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Laporan orang tua, guru, hingga tenaga medis menunjukkan banyak siswa yang mengalami penurunan prestasi, gangguan perilaku, bahkan masalah kesehatan akibat bermain game secara berlebihan.

“Ini bukan sekadar masalah hiburan, tetapi sudah masuk ranah kesehatan mental dan sosial anak-anak kita,” ujar anggota Komisi E tersebut.

Menurutnya, tanpa kontrol yang jelas, dampak game online dapat merembet pada masalah lain seperti tawuran, perundungan, gawai berlebih, hingga risiko penyalahgunaan uang orang tua untuk top up permainan.

Bentuk Pembatasan Masih Dikaji

Wacana pembatasan tidak serta-merta menutup akses game, namun mengatur waktu penggunaan serta membatasi akses pada jam-jam tertentu, terutama saat sekolah berlangsung dan malam hari.

Pembatasan ini direncanakan mengadopsi model beberapa negara Asia yang telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa untuk menekan kecanduan game di kalangan remaja.

“Bukan melarang total. Intinya mengatur. Ada jam-jam tertentu yang memang harus steril dari game, misalnya saat jam belajar dan waktu istirahat malam,” jelas anggota dewan tersebut.

Perlu Kolaborasi Pemerintah, Operator, dan Orang Tua

Komisi E menilai keberhasilan regulasi akan sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan penyedia layanan internet, platform game, dan terutama peran orang tua untuk mengontrol penggunaan gawai di rumah.

“Orang tua tidak boleh lepas tangan. Pembatasan akses tidak akan efektif kalau tidak diiringi edukasi di rumah,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi digital agar anak-anak memahami risiko candu game dan termotivasi mengatur waktu bermain secara sehat.

Dorong Penguatan Pendidikan dan Aktivitas Alternatif

Anggota Komisi E DPRD Jatim turut mendorong sekolah menyediakan kegiatan alternatif seperti olahraga, seni, dan organisasi siswa agar minat pelajar tidak terkonsentrasi hanya pada gawai.

“Kita harus memberi ruang positif bagi anak-anak. Ketika mereka sibuk dalam kegiatan kreatif, otomatis intensitas bermain game akan berkurang,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa pembatasan game bukan solusi tunggal, melainkan bagian dari pendekatan menyeluruh untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan produktif.

Dapat Respons Beragam dari Masyarakat

Wacana ini mendapat tanggapan berbeda di masyarakat. Banyak orang tua mendukung gagasan ini karena merasa kewalahan mengontrol anak di rumah. Namun, sebagian remaja menyayangkan rencana pembatasan dengan alasan game merupakan sarana hiburan dan kompetisi e-sports yang makin berkembang.

DPRD Jatim memastikan seluruh aspirasi akan dipertimbangkan sebelum kebijakan final diambil.

“Kami membuka ruang dialog. Regulasi harus melindungi anak-anak, namun tetap adil bagi pelaku industri digital dan komunitas gamer,” ujar anggota Komisi E itu.

Langkah Konkret Ditunggu

Dalam waktu dekat, Komisi E DPRD Jatim akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, psikolog anak, serta komunitas teknologi untuk mengkaji model pembatasan yang paling efektif dan humanis.

Dengan semakin kuatnya dukungan dari berbagai pihak, wacana pembatasan akses game online diprediksi akan terus menguat sebagai salah satu program perlindungan anak di Jawa Timur.