Media Berita Surabaya – DPRD Surabaya menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang direncanakan diterapkan setiap hari Jumat. Kebijakan ini dinilai dapat memberikan fleksibilitas kerja sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di kota.
Langkah tersebut juga dianggap sebagai upaya menyesuaikan pola kerja dengan perkembangan zaman.
Potensi Tekan Kemacetan dan Konsumsi BBM
Dengan penerapan WFH, DPRD menilai potensi pengurangan penggunaan kendaraan pribadi cukup besar. Hal ini dapat berdampak pada penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta membantu mengurangi kemacetan di Kota Surabaya.
Namun, manfaat tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan yang tepat.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/surabaya/foto/bank/originals/Ketua-Komisi-A-DPRD-Surabaya-Yona-Bagus-Widyatmoko-142026.jpg)
Baca juga: Pemkot Surabaya Pilih WFA Ketimbang WFH, Pelayanan Didekatkan ke Warga
Ingatkan Pengawasan Transportasi
DPRD mengingatkan pemerintah kota untuk tetap melakukan pengawasan terhadap sektor transportasi. Meski ada pengurangan mobilitas ASN, aktivitas masyarakat secara umum tetap berjalan sehingga pengaturan transportasi harus tetap optimal.
Pengawasan ini penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
Perlu Evaluasi Berkala
Kebijakan WFH setiap Jumat juga dinilai perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. DPRD menekankan bahwa produktivitas ASN tidak boleh menurun meskipun bekerja dari rumah.
Evaluasi akan menjadi dasar dalam menentukan kelanjutan kebijakan tersebut.
Harapan Kebijakan Berjalan Optimal
Dengan dukungan DPRD, diharapkan kebijakan WFH dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata. Selain efisiensi, kualitas pelayanan publik juga harus tetap menjadi prioritas utama.
Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam memastikan kebijakan ini berjalan optimal dan tepat sasaran.