Anak Cerdas
Media Berita Surabaya – Kasus dugaan penganiayaan terhadap balita yang terjadi di Surabaya menuai perhatian serius dari DPRD Jawa Timur. Legislator menilai kejadian tersebut menjadi peringatan penting bagi semua pihak untuk memperkuat sistem perlindungan anak, salah satunya dengan mengoptimalkan peran Kampung Pancasila di tingkat lingkungan masyarakat.
Menurut DPRD Jatim, kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang tidak hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial, pendidikan, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat.
DPRD Jatim Soroti Lemahnya Pengawasan Lingkungan
Menanggapi kasus tersebut, anggota DPRD Jatim menyampaikan keprihatinan mendalam dan menilai lemahnya pengawasan sosial di lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi. Mereka menegaskan bahwa masyarakat sekitar harus lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan, khususnya yang dialami anak-anak.
“Kasus penganiayaan balita ini menunjukkan bahwa kontrol sosial di lingkungan masih perlu diperkuat. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan maksimal dari keluarga dan masyarakat sekitar,” ujar salah satu anggota DPRD Jatim.
Kampung Pancasila Dinilai Strategis Cegah Kekerasan
DPRD Jatim menilai Kampung Pancasila memiliki peran strategis dalam mencegah kekerasan di lingkungan masyarakat. Kampung Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan wadah penguatan nilai gotong royong, kepedulian sosial, toleransi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak.
Dengan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat diharapkan lebih peduli, saling mengingatkan, dan berani melaporkan jika terjadi tindakan kekerasan di sekitarnya.
Baca juga: DPRD Surabaya : Lenyapnya Rumah Radio Bung Tomo Jadi Pembelajaran Berharga
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Lindungi Anak
Selain optimalisasi Kampung Pancasila, DPRD Jatim juga mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan lembaga perlindungan anak. Sinergi ini dinilai penting agar upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan secara menyeluruh.
Legislator menekankan perlunya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait pola asuh anak yang baik, pengelolaan emosi dalam keluarga, serta mekanisme pelaporan jika terjadi dugaan kekerasan.
Penegakan Hukum Harus Tegas dan Berkeadilan
Di sisi lain, DPRD Jatim menegaskan bahwa proses hukum terhadap pelaku penganiayaan balita harus berjalan tegas dan transparan. Penegakan hukum yang adil dinilai penting tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak-hak anak.
“Tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan pada anak. Penegakan hukum harus memberikan keadilan bagi korban sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat,” tegasnya.
Penguatan Peran Keluarga dan Edukasi Nilai Pancasila
DPRD Jatim juga mengingatkan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, penguatan peran keluarga melalui edukasi parenting dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dinilai sangat penting.
Dengan dukungan Kampung Pancasila, keluarga diharapkan tidak berjalan sendiri, tetapi mendapat dukungan sosial dari lingkungan sekitar dalam menciptakan ruang aman bagi tumbuh kembang anak.
Harapan Lingkungan yang Lebih Aman bagi Anak
Menutup pernyataannya, DPRD Jatim berharap kasus penganiayaan balita di Surabaya menjadi momentum refleksi bersama untuk memperkuat kepedulian sosial. Optimalisasi Kampung Pancasila diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, peduli, dan ramah anak di seluruh wilayah Jawa Timur.
“Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Dengan nilai Pancasila yang hidup di masyarakat, kekerasan terhadap anak dapat dicegah sejak dini,” pungkas DPRD Jatim.