Media Berita Surabaya – Pemerintah Kabupaten Gresik memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetap aman dan tidak terdampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp539 miliar. Kepastian tersebut disampaikan Dinas Pendidikan Gresik seiring munculnya kekhawatiran sejumlah sekolah terkait keberlanjutan anggaran operasional pendidikan.
Dindik Gresik Pastikan Pengelolaan BOSDA Tak Terganggu
Kepala Dinas Pendidikan Gresik menegaskan bahwa meski terjadi pemotongan TKD, Pemkab telah menyiapkan skema agar BOSDA tetap tersalurkan sesuai kebutuhan sekolah. Menurutnya, BOSDA merupakan bagian dari belanja prioritas yang tidak boleh diganggu karena terkait pelayanan dasar pendidikan.
“BOSDA SMP di Gresik aman. Pemotongan TKD tidak memengaruhi alokasi yang sudah kami siapkan dalam APBD. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga agar pelayanan pendidikan tetap optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa anggaran BOSDA sudah masuk dalam rencana keuangan daerah dan tidak bisa dialihkan meski ada kebijakan penyesuaian anggaran dari pusat.
Kekhawatiran Sekolah Terjawab
Sebelumnya, beberapa kepala sekolah menyampaikan kekhawatiran terkait operasional SMP yang banyak menggantungkan diri pada BOSDA, terutama untuk kebutuhan kegiatan belajar mengajar, pemeliharaan ringan, dan dukungan kegiatan siswa.
Namun, setelah kepastian dari Dindik, sekolah kini bisa tenang. BOSDA tetap akan dialokasikan sesuai perhitungan jumlah siswa dan kebutuhan tiap sekolah.
“Alhamdulillah kami lega. BOSDA ini sangat penting untuk operasional harian sekolah,” ujar salah satu kepala SMP negeri di Gresik.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/surabaya/foto/bank/originals/Bupati-Gresik-Fandi-Akhmad-Yani-17112025.jpg)
Baca juga: Gerak Jalan Mojokerto-Suroboyo 2025
Pemkab Siapkan Strategi Menutup Dampak Pemotongan TKD
Pemkab Gresik mengakui bahwa pemotongan TKD sebesar Rp539 miliar cukup signifikan dan berdampak pada beberapa program, namun sektor pendidikan tetap menjadi prioritas. Pemerintah daerah telah menyiapkan rasionalisasi anggaran di sektor lain agar BOSDA tidak tersentuh pemangkasan.
“Pemkab melakukan penyesuaian di pos anggaran non-mandatori. Pendidikan dan kesehatan tidak boleh dikurangi,” jelas pejabat BPKAD Gresik.
Selain penyesuaian anggaran, pemerintah juga melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja rutin di berbagai OPD.
BOSDA Berperan Penting bagi Kegiatan Pendidikan di SMP
BOSDA selama ini menjadi penyangga utama operasional sekolah, terutama untuk kebutuhan yang tidak bisa ditanggung dari dana BOS pusat. Dana ini biasa digunakan untuk:
-
Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
-
Pengadaan alat tulis kantor
-
Pemeliharaan sarana dan prasarana ringan
-
Pengembangan kompetensi guru
-
Dukungan aktivitas siswa berprestasi
Dengan keberlanjutan BOSDA, sekolah di Gresik dapat melanjutkan program peningkatan mutu pendidikan tanpa hambatan.
Komitmen Pemkab terhadap Mutu Pendidikan
Pemkab Gresik menegaskan bahwa pendidikan merupakan sektor yang tidak boleh mengalami stagnasi. Karena itu, meski terjadi penyesuaian fiskal nasional, Pemkab berupaya memastikan tidak ada layanan dasar masyarakat yang terganggu.
“Kami memastikan pendidikan tetap berjalan baik. Anak-anak tidak boleh merasakan dampak dari kebijakan penghematan,” tegas Dindik.
Harapan Sekolah dan Guru
Para kepala sekolah dan guru di Gresik berharap pemerintah terus menjaga stabilitas pendanaan pendidikan agar sekolah dapat menjalankan program kerja tahunan secara optimal.
“Kami sangat mengapresiasi kepastian dari Pemkab. Semoga ke depan kebijakan anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas,” ujar seorang guru SMP di wilayah Gresik selatan.
Dengan kepastian ini, sekolah-sekolah di Gresik dapat kembali fokus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan efektif sepanjang tahun.






