Media Berita Surabaya — Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja memadati sejumlah ruas jalan utama menuju pusat Kota Surabaya dalam aksi demonstrasi menuntut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang dianggap belum memenuhi kebutuhan hidup layak. Aksi ini menyebabkan kepadatan lalu lintas di beberapa titik sejak pagi hingga siang hari.
Ribuan Buruh Bergerak Menuju Balai Kota
Massa buruh mulai berkumpul sejak pukul 07.00 WIB di beberapa titik seperti Bundaran Waru, Jalan Ahmad Yani, dan Frontage Road. Dengan membawa atribut organisasi dan spanduk berisi tuntutan, mereka bergerak menuju Balai Kota Surabaya sebagai pusat aksi.
Aparat kepolisian bersama Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan. Namun tingginya volume massa membuat antrean kendaraan tidak dapat dihindari.
Tuntutan Kenaikan UMP yang Lebih Layak
Dalam orasinya, para buruh menegaskan bahwa penetapan UMP yang diumumkan pemerintah dianggap jauh dari angka yang mampu memenuhi kebutuhan dasar. Mereka menilai formula baru pengupahan tidak berpihak pada kaum pekerja dan hanya mengikuti pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan biaya hidup yang terus meningkat.
“Kami menolak UMP yang hanya naik tipis. Kebutuhan hidup layak di Surabaya jauh lebih besar dari angka yang ditetapkan pemerintah,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Baca juga: Royal Regantris Hospitality Gelar Grand Final Making Bed Competition 2025 di Surabaya
Macet Tak Terhindarkan, Rekayasa Lalin Diterapkan
Aksi buruh ini membuat sejumlah jalan protokol mengalami perlambatan arus lalu lintas, terutama di kawasan A. Yani, Wonokromo, dan arah menuju Jalan Basuki Rahmat.
Dishub menerapkan rekayasa situasional dengan mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif seperti Jalan Raya Darmo dan frontage road sisi barat. Meski demikian, beberapa pengendara harus mengantre lebih lama dari biasanya.
Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari area pusat kota bila tidak memiliki keperluan mendesak.
Pemprov Janji Evaluasi, Buruh Tetap Bersikeras
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan akan menampung aspirasi buruh dan mengevaluasi masukan terkait penetapan UMP. Meski begitu, serikat pekerja menilai pendekatan pemerintah masih kurang konkret dan mendesak adanya revisi resmi.
“Kami bukan hanya menuntut kenaikan, tetapi keadilan upah. Kami bekerja keras, namun kenaikan yang diberikan tidak sebanding dengan harga kebutuhan pokok,” ujar salah satu perwakilan serikat.
Aksi Berjalan Damai, Pengamanan Diperketat
Hingga siang hari, aksi berlangsung damai di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Petugas membentuk barikade di sekitar Balai Kota untuk memastikan jalannya demonstrasi tidak mengganggu aktivitas perkantoran dan pelayanan publik.
Dinas Kesehatan juga menyiapkan tim medis dan ambulans untuk mengantisipasi peserta aksi yang kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan.
Harapan Buruh Akan Respons Nyata Pemerintah
Para buruh menyatakan akan terus mengawal proses penetapan UMP hingga pemerintah memberikan keputusan final yang dianggap memenuhi rasa keadilan. Mereka menegaskan siap melakukan aksi lanjutan bila tuntutan tidak diakomodasi dalam revisi UMP yang akan datang.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa isu pengupahan masih menjadi salah satu persoalan yang sensitif dan memerlukan dialog terbuka antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
