Media Berita Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat edukasi masyarakat dan deteksi dini guna menekan angka kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang masih cukup tinggi di wilayah tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran lebih luas, terutama di kalangan remaja dan kelompok rentan.
Kasus HIV Masih Mengkhawatirkan di Jatim
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kasus HIV di daerah ini masih menjadi perhatian serius. Beberapa kota seperti Surabaya, Malang, Banyuwangi, dan Jember tercatat memiliki jumlah kasus tertinggi.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari, mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan, angka penambahan kasus baru masih menunjukkan tren peningkatan.
“Pencegahan HIV tidak cukup hanya dengan kampanye seremonial. Kita butuh pendekatan berbasis komunitas yang menyentuh akar persoalan, termasuk edukasi sejak dini di sekolah dan lingkungan masyarakat,” ujar Agatha, Kamis (16/10).
Ia menegaskan bahwa tantangan utama dalam penanganan HIV bukan hanya pada aspek medis, tetapi juga sosial dan budaya. Masih banyak masyarakat yang salah paham dan memberikan stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
Dorongan Deteksi Dini dan Layanan Kesehatan Inklusif
Menurut DPRD Jatim, deteksi dini menjadi kunci dalam menekan penyebaran virus HIV. Melalui tes rutin di fasilitas kesehatan, masyarakat dapat mengetahui status kesehatannya sejak awal dan segera mendapatkan pendampingan medis yang tepat.
“Banyak pasien baru terdeteksi ketika sudah dalam kondisi AIDS, karena rasa takut atau malu untuk memeriksakan diri. Ini yang harus kita ubah,” kata Agatha.
Ia mendorong agar pemerintah daerah memperluas layanan tes HIV gratis di puskesmas, rumah sakit, hingga klinik swasta, serta memperkuat kerjasama dengan lembaga sosial dan organisasi masyarakat sipil.
Selain itu, DPRD Jatim meminta Dinas Kesehatan memperhatikan tenaga kesehatan di lapangan agar mendapatkan pelatihan penanganan ODHA secara humanis dan tanpa diskriminasi.
Edukasi Sejak Usia Remaja
Anggota DPRD Jatim lainnya, Harun Suyitno, menilai pentingnya edukasi HIV/AIDS masuk dalam program pendidikan kesehatan di sekolah menengah. Ia menegaskan bahwa generasi muda perlu mendapatkan pemahaman yang benar tentang bahaya HIV, cara penularannya, dan bagaimana mencegahnya.
“Remaja sekarang rentan terpapar informasi yang salah dari internet. Maka penting ada pembelajaran resmi tentang kesehatan reproduksi dan HIV yang disampaikan dengan bahasa yang sesuai usia,” ujar Harun.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/surabaya/foto/bank/originals/Hari-Yulianto-meminta-agar-edukasi-deteksi-dini-terkait-HIV-perlu-terus-dilakukan.jpg)
Baca juga: Serempetan Berujung Kasus Penganiayaan, Polsek Genteng Surabaya Selesaikan Lewat Restorative Justice
Ia juga mendorong keterlibatan guru, orang tua, dan tenaga penyuluh untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif agar pencegahan lebih efektif.
Kolaborasi dengan Komunitas dan LSM
Dalam menekan kasus HIV, DPRD Jatim menilai kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis. Pemerintah daerah diharapkan bekerja sama dengan komunitas peduli AIDS, lembaga sosial, dan organisasi keagamaan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sulit dijangkau oleh pemerintah.
“Pendekatan komunitas sering kali lebih berhasil karena dilakukan dengan empati dan tanpa menghakimi. Ini bisa jadi pintu masuk untuk mengedukasi dan mendorong masyarakat melakukan tes,” kata Agatha.
Sejumlah komunitas di Surabaya dan Malang diketahui aktif melakukan pendampingan ODHA, termasuk memberikan konseling dan akses pengobatan antiretroviral (ARV). DPRD berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan program semacam ini melalui dukungan anggaran.
Pemerintah Diminta Tingkatkan Anggaran Kesehatan
Selain itu, DPRD Jatim juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran untuk program penanganan HIV/AIDS. Menurut mereka, banyak daerah masih kekurangan dana untuk menjalankan program edukasi, penyuluhan, dan pengadaan alat tes cepat HIV.
“Kita akan dorong agar dalam pembahasan APBD 2026 nanti, alokasi untuk penanganan HIV/AIDS bisa ditingkatkan. Ini investasi jangka panjang untuk menyelamatkan generasi bangsa,” ujar Harun.
Harapan Menuju Jatim Bebas Stigma
DPRD Jatim berharap dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media, stigma terhadap ODHA bisa perlahan dihapuskan. Sebab, diskriminasi sosial kerap menjadi hambatan terbesar bagi penderita untuk mendapatkan pengobatan dan dukungan moral.
“Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Kita semua punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan peduli,” pungkas Agatha.
Melalui edukasi yang masif dan deteksi dini yang diperluas, DPRD Jatim optimistis bahwa provinsi ini bisa menjadi contoh dalam penanganan HIV/AIDS yang humanis dan berbasis kolaborasi.
