Jelang Putusan MK, Ratusan Personel Gabungan Siaga di Palopo: Pengamanan Diperketat di Kantor KPU, Bawaslu, dan DPRD
Palopo, Sulawesi Selatan — Menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilu legislatif dan pilkada, ratusan personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan ketat di sejumlah titik strategis di Kota Palopo, Senin (8/7).
Pengamanan fokus dilakukan di tiga lokasi utama yang dianggap rawan: Kantor KPU Kota Palopo, Bawaslu, dan gedung DPRD. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif guna mengantisipasi potensi unjuk rasa atau gangguan keamanan saat atau setelah putusan MK diumumkan.
Kapolres Palopo: Langkah Antisipatif, Bukan Reaktif
Kapolres Palopo, AKBP Yudi Wahyudi, mengatakan bahwa pengerahan pasukan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan dalam menjaga situasi kondusif, serta memberi rasa aman bagi masyarakat selama proses konstitusional berjalan.
“Ini murni langkah antisipatif. Kami tidak ingin ada gesekan atau disinformasi yang memicu kerumunan massa secara spontan,” tegas Kapolres.
Sinergi TNI-Polri: Jaga Netralitas dan Stabilitas
Sebanyak lebih dari 200 personel gabungan disiagakan sejak pagi hari. Mereka dibagi ke dalam beberapa satuan tugas, seperti penjagaan objek vital, patroli keliling, dan unit reaksi cepat. TNI juga menurunkan sejumlah personel untuk memperkuat lini pengamanan, menegaskan sinergitas dua institusi negara dalam menjaga ketertiban.
“Kami jaga netralitas, tapi juga pastikan stabilitas tetap terpelihara,” kata Dandim 1403/Palopo Letkol Inf Yopi Dwi Irwan.
Baca juga: Konflik Membesar, Ribuan Pekerja PTPN Minta Pemkab Takalar Selesaikan Konflik Lahan Dengan Petani
Pantauan Wilayah hingga Malam Hari
Patroli mobile dan statis dilakukan di seluruh kecamatan, terutama di sekitar area permukiman padat dan titik-titik yang rawan konsentrasi massa. Hingga malam hari, petugas tetap siaga penuh dengan sistem shift berjaga.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu liar, serta menyalurkan aspirasi secara damai dan sesuai prosedur hukum jika ada keberatan terhadap hasil putusan.
Forkopimda Ajak Warga Jaga Kedamaian
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palopo pun turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang merugikan stabilitas daerah.
“Apapun hasil putusan MK adalah keputusan hukum tertinggi yang harus dihormati bersama. Jangan sampai demokrasi dikotori oleh tindakan anarkis,” ujar salah satu anggota Forkopimda.
